FENOMENA BUKU PELAJARAN DAN TANTANGAN MUTU PENDIDIKAN

By : Asep P. Kurnia

Sejak duduk di bangku SMP tahun 70-an, penulis ingat pada peribahasa; Buku adalah gudang ilmu, kuncinya membaca. Saat itu penulis mengartikan bahwa apabila ingin mendulang ilmu, maka harus pergi ke gudang yang konotasinya adalah buku. Melalui peribahasa di atas, maka layaklah sebagai pelajar akrab dengan buku.

< align="justify" class="MsoBodyTextIndent">

Pada era tahun 60 dan 70-an kalangan siswa justeru lebih akrab dengan media baca (literatur) dan media dengar (audio), ketimbang media tontonan/tayangan. Karena pada saat itu baru ada satu saluran televisi (TVRI).

Kenyataan menunjukan bahwa media baca jauh lebih efektif, dibanding dengan media tayang. Menjadi indikasi bahwa orang tua kita sekarang (produk masa lalu) ternyata lebih mapan daya nalar dibanding dengan anak-anak sekarang yang serba kalkulator. Meskipun diakui, kemajuan teknologi menjadi salah satu perangkat menuju kecerdasan dan keterampilan. Konsekwensinya, bagi mereka yang tidak menguasai iptek, maka beresiko ketinggalan zaman.

Fenomena buku pelajaran

Menanggapi lahirnya Buku Elektronik Sekolah (BSE) dan pemberlakuan buku pelajaran 5 tahun sekali, diasumsikan sebagai niat baik, karena pemerintah ingin menunjukkan kesungguhan dalam menyikapi kehendak masyarakat tentang pendidikan. Namun, niat baik tersebut pada dasarnya belum tentu membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat yang saat ini memasuki kancah kehidupan sosial global, terintegrasi dengan kemajuan iptek, dan dihadapkan pada persaingan bebas internasional.

Pasalnya, sangat musykil sebuah masyarakat yang maju tidak akrab dengan buku, lain lagi dengan masyarakat tradisional seperti zaman prasejarah, yang ruang lingkup kehidupannya baru seputar peralatan dari batu, dan berburu hewan liar untuk dikonsumsi.

Mengenai buku pelajaran, yang saat ini dianggap beban bagi orang tua, karena dilatar belakangi oleh beragam faktor. Faktor utama, mengingat masyarakat tidak memiliki anggaran khusus untuk buku, disebabkan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Faktor lainnya antara lain, sangat sulit memilih buku pelajaran yang memiliki kualitas memadai. Sistem pendistribusian buku kepada masyarakat atau orang tua terlalu sarat komersial. Orang tua tidak dapat menentukan sendiri buku yang relevan bagi anaknya mengingat pengetahuan dan pemahaman mengenai konten buku sangat minim. Jangankan orang tua, kepala sekolah dan guru sendiri acapkali kurang mempertimbangkan kualitas buku. Umumnya hanya mempertimbangkan harga yang murah, ada kunci jawaban yang mempermudah penyelesaian berpikir, dan ada RPP yang meringankan beban administrasi kewajiban guru.

Fenomena itulah yang mengindikasikan keberatan orang tua terhadap pendistribusian buku kepada anaknya. Padahal, apabila para praktisi pendidikan mampu  mengaplikasikan manfaat dari buku dengan cara bijak dan tidak memberatkan, maka keputusan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan buku tidak diperlukan. Sangatlah naif, apabila buku yang pada saat ini layak mendampingi kemajuan kita, ternyata harus jauh dari kita, terutama anak-anak.

Mengenai Kebijakan tentang Buku Teks

Hemat penulis, kebijakan buku teks 5 tahun sekali tersebut kurang tepat, karena masa berlaku sangatlah relative. Meskipun pada umumnya buku itu berlaku seumur hidup, dan ada buku-buku tertentu yang mengikuti perkembangan zaman, seperti buku pengetahuan sosial, matematika dan yang lainnya. Namun, setiap buku memerlukan tinjauan ulang dan penyempurnaan materi dan pendeskripsian terkait dengan perubahan kurikulum, sehingga pengeditan ulang dan atau pembaharuan buku menjadi mutlak diperlukan.

Sebaiknya kebijakan itu diarahkan kepada larangan menjual paksa buku kepada siswa di sekolah. Tetapi stakeholders pendidikan berkewajiban menggugah kesadaran siswa dan orang tua akan pentingnya buku pelajaran dalam menunjang KBM bagi putera-puterinya. Dengan kesadaran ini, akan menggiring orang tua dan siswa pergi ke toko buku untuk mencari dan memilih buku yang cocok menurut kebutuhannya dan pertimbangan kemampuan  sesuai kocek yang dimilikinya.

Iklim seperti ini perlu diciptakan, mengingat dari sekian banyak orang tua yang keberatan dengan buku, tetapi telah banyak pula orang tua yang telah menyadari dan mementingkan membeli buku pelajaran untuk melengkapi kebutuhan belajar putera-puterinya.

Fenomena masyarakat

Mari kita renungkan beberapa kondisi riil di masyarakat. Pada tempo lalu, seorang buruh tani di desa di mana penulis tinggal, dengan senang hati setiap hari menyisihkan uang Rp. 1.000,00 dari Rp. 10.000,00 hasil ngabedug-nya. Uang seribu itu tentu bukan untuk buku, tetapi untuk togel. Karena dirinya merasa memetik manfaat memperoleh angan-angan dapat Rp. 60.000,00 dari uang seribu yang dikeluarkan. Bahkan ada diantaranya yang memperoleh wangsit beberapa nomor jitu, sehingga rela seluruh upah ngabedug itu disumbangkan demi togel.

Hitung punya hitung, jika saja dalam sehari mengeluarkan Rp. 1.000,00, maka dalam satu semester berarti telah dikeluarkan uang Rp. 180.000,00 (itu dalam kalkulasi minimal). Mari kita bandingkan jika seseorang membeli buku teks Sekolah Dasar (jenis edisi lux yang rata-rata harganya Rp. 22.000) untuk enam mata pelajaran yang dianggap penting (Agama, Bahasa Indonesia, Sains, Matematika, Pengetahuan Sosial, dan Basa Daerah). Jadi, seseorang itu dalam satu semester harus merogoh koceknya paling banyak Rp. 132.000,00. Ternyata membeli sejumlah buku edisi lux saja, dalam satu semester tidak melebihi pasang togel yang setiap malamnya cuma satu nomor (Rp. 1.000,00). Sementara manfaat dari buku adalah riil, bahkan bermanfaat seumur hidup sepanjang buku itu terus dibaca dan oleh siapapun yang membacanya.

Ternyata di negeri kita yang tercinta ini, ada sebagian masyarakat yang memiliki pola sikap lebih menghargai angan-angan kosong, ketimbang membeli benda berharga yang mampu meningkatkan kemampuan dan mutu hidup secara nyata.

Pada kondisi saat ini, hampir semua siswa, tak terkecuali anak SD, sudah akrab dengan teknologi komunikasi ponsel (HP). Bolehlah, cuma sekali mengeluarkan paling tidak harga HP jadul Rp. 150.000,-. Tetapi jelas pengeluaaran harian untuk pulsa, tidak dapat dielakkan lagi. Andaikan saja sehari minimal menghabiskan sepuluh kali sms-an saja dengan harga seratus rupiah per sms, silakan Anda hitung dalam satu semester biaya pulsa yang harus dipikul seorang siswa sekolah.

Kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan buku pelajaran selama lima tahun, belum menjamin akan hilangnya pemborosan dan biaya tinggi bagi orang tua dan pihak sekolah. Yang jelas, upaya pengembangan penulisan buku teks sebagai media pembelajaran menjadi stagnan. Hingga pada gilirannya, penggunaan anggaran pendidikan menjadi tidak efektif, mengingat buku teks adalah elemen penting pembelajaran di sekolah.***